Gubernur Papua Ingatkan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Harus Jelas dan Terarah

RIMANEWS – Gubernur Papua Lukas Enembe menyurati para bupati dan walikota di provinsi itu, agar mengelola dana otonomi khusus secara jelas, terarah dan harus dapat dipertanggungjawabkan. “Dana otsus harus dikelola sesuai aturan yang berlaku,” kata Lukas dalam surat elektronik yang ditujukan kepada para bupati/wali kota, yang salinannya, diterima Antara, di Merauke, Sabtu (5/7). Dalam surat itu, gubernur menegaskan bahwa pengelolaan dana otsus di provinsi maupun kabupaten/kota harus mempedomani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/kota se-Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014. Gubernur Papua juga telah menerbitkan Pergub Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua. Kedua Pergub itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus. “Pengelolaan dana otsus itu harus dialokasikan dalam APBD masing-masing kabupaten/kota,” ujarnya. Gubernur Papua periode 2013-2018 itu menegaskan bahwa mengacu pada Pergub Papua Nomor 5 itu, maka pengelolaan anggaran harus sesuai aturan tersebut. “Harus segera dimasukkan dalam APBD masing-masing, dan harus berkaitan dengan pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dicanangkan pemerintah provinsi seperti program Kartu Papua Sehat dan program strategis pembangunan kampung (prospek), gerakan bangkit, mandiri, dan sejahtera harapan seluruh masyarakat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua),” ujarnya. Dalam surat elektronik bernomor 903/7247/3 ET, tertanggal 18 Juni 2014, Gubernur Lukas menyatakan, mengingat program dan kegiatan dimaksud terkait dengan pelayanan masyarakat maka segera dianggarkan sebelum penetapan APBD Perubahan 2014. Tembusan surat tersebut ditujukan kepada para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Papua, para kepala badan/dinas dan bagian keuangan dimasing-masing kabupaten, termasuk para kepala Bappeda. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai mengatakan, khusus untuk pengelolaan dana otsus di bidang pelayanan kesehatan, ia memastikan harus benar-benar dilakukan. “Sekarang jangan main-main dengan aturan itu, bagi yang bermain akan berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya. [afk/rm/ant] Baca Juga Pemprov DKI Anggarkan Dana Hibah Rp 1,29 Triliun Polisi Pulangkan Puluhan Warga yang Hendak Jarah Konsentrat Freeport Polisi Tahan 150 Mahasiswa Papua Usman Hamid: Pasal Makar Pasal Karet Freeport, TNI, dan Kontrak Baru Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Ragam , Papua , gubernur , Dana , otonomi khusus papua , Ragam , Papua , gubernur , Dana , otonomi khusus papua

Sumber: RimaNews