Pertamina, PGAS dan Pasar: Analisis Ekonomi-Politik

RIMANEWS-Pemerintah dikabarkan menyetujui opsi PT Pertamina (Persero) mengakuisisi PT PGN Tbk, demikian menurut risalah rapat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan bersama Dewan Direksi dan Komisaris Pertamina. Tetapi, anggota Komisi BUMN DPR Ferrari Romawi mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar karena Komisi BUMN DPR telah secara resmi menolak dalam kesimpulan rapat dengan Kementerian BUMN dan Pertamina beberapa waktu lalu. DPR berpendapat akan lebih baik masing-masing perusahaan berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebab PGN dan Pertamina adalah BUMN maka merger pun harus melalui persetujuan DPR baik komisi VI maupun komisi Komisi VII. Hingga saat ini jajaran Kementerian BUMN, Pertamina dan PGN belum memberikan konfirmasi terkait persetujuan pemerintah soal aksi korporasi tersebut. Tetapi, sebelumnya dalam risalah rapat tanggal 7 Januari 2014, Deputi Kementerian BUMN Dwiyanti Tjahjaningsih, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, dan Komisaris Utama Pertamina Sugiharto termasuk di antara pejabat yang hadir dalam rapat itu. Hadir pula Komisaris Pertamina antara lain Bambang Brodjonegoro, Edy Hermantoro, dan Mahmuddin Yasin serta sejumlah Direktur Pertamina seperti Hari Karyuliarto dan Hanung Budya. Dalam risalah rapat tersebut, Pertamina menyatakan penyatuan Pertagas dengan PGN merupakan langkah terbaik. Skenario yang diinginkan Pertamina adalah memerjerkan anak perusahaan, PT Pertagas dengan PGN dan selanjutnya hasil merger menjadi anak perusahaan Pertamina. Komposisi saham perusahaan hasil merger Pertagas-PGN adalah Pertamina sebesar 30-38 persen sebagai hasil konversi 100 persen saham Pertamina di Pertagas. Lalu, Pemerintah Indonesia selaku pemegang 57 persen saham mayoritas PGN, bakal memiliki saham sebesar 36-40 persen. Publik yang menguasai 43 persen saham minoritas PGN, akan memiliki 26-30 persen saham di perusahaan hasil merjer Pertagas-PGN tersebut. Jika hak kepemilikan saham pemerintah sebesar 36-40 persen dikuasakan ke Pertamina, maka Pertamina akan menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus pengendali perusahaan hasil merjer dengan porsi 70-74 persen. Pertamina menilai penyatuan Pertagas-PGN akan memberikan tambahan keuntungan bagi negara sebesar 2-3 miliar dolar per tahun dari pengurangan biaya bahan bakar pembangkit, dampak terhadap GDP, pengurangan subsidi, serta peningkatan pajak dan dividen.Keuntungan merger lainnya adalah memangkas biaya pengembangan ” asset up stream ” gas dan menciptakan lapangan bagi 4.000 tenaga kerja. Pertagas dinilai menguasai pasokan gas sehingga Pertamina menilai merjer tidak akan menimbulkan keberatan publik selaku pemegang saham minoritas PGN karena justru bakal menjamin keberlangsungan perusahaan. Dalam pandangan analis pasar modal Reza Priyambada, akan lebih baik jika Pertamina dalam hal ini diwakili oleh Pertagas dapat berjalan beriringan melalui entitas yang terpisah karena sudah sejak lama memang diberlakukan demikian dimana Pertamina sebagai BUMN pengelolaan Migas sementara untuk masalah infrastruktur dikerjakan oleh PGAS. Jika PGAS dimerjer dengan Pertagas dan menjadi bagian dari Pertamina maka banyak pelaku pasar menilai akan banyak porsi keuntungan PGAS yang dinikmati oleh Pertamina dan bukan kepada pemegang saham publik. Padahal selama ini publik selalu merespon positif PGAS berdiri sendiri dengan kinerjanya yang dapat dinikmati oleh pemegang saham publik. Selain itu, publik juga tidak menginginkan nantinya kinerja PGAS akan terganggu dengan berbagai masalah politis yang ada di tubuh Pertamina seperti yang selama ini terjado dan sering menjadi perbincangan negatif para pengamat. PGAS 4275-4505|Trading sell jika 4405 gagal bertahan (RIMA) Baca Juga Gempa 6,4 SR Mengguncang Aceh Aksi Ambil Untung Lemahkan IHSG Truk Tangki Pertamina Meledak, 2 Tewas Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : saham , pertamina , Kriminal , PGAS , psar modal , saham , pertamina , Kriminal , PGAS , psar modal , saham , pertamina , Kriminal , PGAS , psar modal

Sumber: RimaNews