Pembatasan Solar Berpotensi Suburkan Penyelewengan

Rimanews – Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar berpotensi memperbanyak penyelewengan dan pegadang gelap beraksi. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menjelaskan, pembatasan solar hanya akan memperbanyak penyelewengan dan pedagang gelap beraksi. Pedagangan gelap ini akan mnjual harga yang lebih mahal. Pedagang gelap ini akan memborong solar subsidi pada 08.00 WIB hingga 18.00 WIB, kemudian dijual di luar jam tersebut. Baca Juga Tahun Depan Peluang Harga BBM Naik 50:50 Wanita Selundupkan Bayi Koala di Dalam Tas Raksasa Internet Jepang Investasi Rp 664 Triliun di Amerika “Kalau mereka memborong, stok untuk jam berikutnya bisa habis. Mereka borong yang biasanya harga Rp 4 ribu per liter menjadi Rp 5 ribu hingga Rp 6 ribu per liter,” tegasnya. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan pembatasan BBM bersubsidi jenis solar yang ada wilayah tertentu dinilai hanya memindahkan konsumsi dari wilayah satu ke wilayah lainnya yang tidak ada larangan. “Banyak SPBU di perbatasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, tetap menjual artinya hanya akan memindahkan konsumen dari Jakarta Pusat. Apalagi konsumsi solar di Jakarta Pusat tidak banyak, yang banyak di Jakarta Barat dan Utara yang banyak daerah industrinya,” ujar Mamit. Menurut Mamit, seharusnya pemerintah membatasi penjualan BBM subsidi di seluruh wilayah Jakarta, dengan cara membatasi kuota solar. Kalau hal itu terjadi maka akan ada hasil penghematannya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Energy and Strategic Resources Indonesia (Cesri) Prima Mulyasari Agustini menegaskan, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini tidak mendorong penghematan dalam jangka menengah dan panjang. Dari catatan Cesri, konsumen tertinggi solar berada di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, dari wilayah itu biasanya truk mengisi solar yang mencapai 200 liter. Seharusnya pemerintah dalam mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, semestinya bersamaan dengan kesepakatan lain antara pemerintah dan rakyat. “Subsidi boleh dikurangi, tapi kilang minyak dibangun bertahap dengan jangka waktu tertentu,” tegasnya. Lanjut Prima, gerakan pembatasan subsidi BBM harus dilakukan bersamaan dengan penghematan BBM non subsidi, yang biasa dikonsumsi oleh kalangan kaya dan industri. Jikalau langkah tersebut dijalani, maka tidak hanya jangka pendek saja pengurangan subsisi bisa dicapai, tapi mengurangi konsumsi BBM juga bisa dicapai. Seperti diketahui, Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan baru mengenai larangan menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di seluruh SPBU wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan akan dibatasi yaitu mulai pukul 08.00-16.00 untuk cluster tertentu. Penentuan cluster difokuskan untuk kawasan industri, pertambangan, perkebunan dan wilayah lainnya yang dekat dengan pelabuhan yang rawan penyalahgunaan solar bersubsidi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga kuota BBM bersubsidi tidak lewat dari 46 juta kiloliter (kl). Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : bbm subsidi , Solar , selundupan , Zaldy Ilham Masita , Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) , Energy Watch Mamit , Setiawan , Cesri , Prima Mulyasari Agustini , bisnis , Ekonomi

Sumber: RimaNews