Reklamasi Jakarta Dinilai Perlu Dilakukan

Agen Bola 338 Jakarta – Pakar Lingkungan Hidup yang juga mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim menilai reklamasi termasuk di 17 pulau di pantai utara Jakarta bukanlah kebijakan yang keliru. Menurut Emil, jika dikelola dengan baik, reklamasi dapat memberi banyak manfaat. “Reklamasi tidak keliru. Justru ini akan dapat memberikan banyak manfaat dan bisa dikelola dengan baik,” kata Emil seusai Diskusi Publik “Kebijakan Reklamasi: menilik tujuan, manfaat, dan efeknya” di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/10). Emil memaparkan, saat menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pihaknya menyepakati reklamasi di pantai utara Jakarta perlu dilakukan. Dikatakan, berdasar pemaparan tim ahli, Teluk Jakarta perlu menjadi tempat perhimpunan air tawar yang diprediksi akan mengalami kelangkaan. Selain itu, sebagai Ibu Kota Indonesia, Jakarta juga memerlukan lahan yang lebih besar. Demikian juga dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang membutuhkan tambahan lahan untuk menjalankan kegiatan perdagangan. “Dan terakhir ke nelayan-nelayan yang punya akses ke laut. Teluk Jakarta jadi sumber air minum, dan air irigasi Pulau Jawa,” katanya. Emil menambahkan, pantai utara Jawa merupakan hasil dari sedimentasi sungai-sungai yang mengairi Jawa dengan membawa lumpur. Akibat sedimentasi selama puluhan tahun itu membuat permukaan air laut meningkat. “Dengan adanya permukaan laut yang naik, sea level raise mengakibatkan sungai tidak mengalir ke laut dan terpukul kembali dan jadi rob dan banjir. Jadi butuh giant sea wall untuk membendung sea level raise jadi permukaan laut tertahan dan di dalam terkendali,” paparnya. Dikatakan, pihaknya telah menyampaikan hasil kajian Wantimpres kepada SBY saat itu. Saat persoalan reklamasi mencuat seiring dengan kasus suap Raperda mengenai reklamasi yang menjerat mantan Ketua Komisi D DPRD DKI, Emil mengatakan, pihaknya juga menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Presiden Jokowi. “Rencana reklamasi bukanlah barang baru. Saat menjadi Dewan Pertimbangan Presiden 2013 lalu, reklamasi juga sudah dikaji secara mendalam. Akhir bulan lalu saya juga sudah bertemu Presiden Joko Widodo terkait kajian reklamasi tersebut dan saat ini masih menunggu respons beliau,” katanya. Dalam kesempatan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya berupaya menjalankan instruksi Presiden Jokowi yang menyatakan, proyek reklamasi tidak boleh merusak lingkungan, tidak merugikan nelayan, dan harus sebesar-besarnya untuk kepentingan umum serta tidak ada aturan yang ditabrak. Susi juga menyatakan, sebagai Ibu Kota negara, reklamasi di pantai utara Jakarta memiliki fungsi yang sangat strategis. “Saya bilang kita tidak bisa bikin Jakarta parsial hanya Pemrov DKI. Sudah betul bawa ke Bappenas sebagai program nasional secara keseluruhan. Naif kalau proyek dilaksanakan di Jakarta. Mosok iyo Jakarta dibilang bukan kawasan strategis nasional. Jakarta ini Ibu Kota Indonesia,” katanya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya sedang menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dikatakan, KLHS menjadi acuan bagi kelanjutan proyek reklamasi. Hal ini lantaran pemerintah akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika harus membuat undang-undang atau peraturan pemerintah terkait proyek pengembangan kawasan Jakarta Utara ini. Siti menargetkan, KLHS akan rampung bersamaan dengan kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai reklamasi. “KLHS jadi instrumen solusi untuk menjadi dasar bagi pelaksaan reklamasi. Kami targetkan KLHS ini akan selesai bersamaan dengan kajian Bappenas,” katanya. Fana Suparman/YS Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu