Proses Penghitungan Kerugian Negara Bermasalah, IAW Surati BPK

Agen Bola 338 Jakarta – Indonesia Audit Watch (IAW) secara resmi melayangkan surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertanyakan perilaku aparat penyidik Kejaksaan dalam menghitung kerugian negara. Melalui surat tersebut, IAW berharap BPK segera bersikap atas perilaku penyidik Kejaksaan ketika menersangkakan seseorang terkait audit investigatif terhadap penghitungan kerugian uang negara atau setidaknya pengawasan dari institusi pemerintah. “Dalam surat bernomor 17/IAW/PP/X/16, kami merasa semakin tidak bisa memahami mental model aparat Kejaksaan yang kerap menersangkakan seseorang atau beberapa orang dengan alasan telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi hanya dengan dalih menghitung sendiri kerugian negara menggunakan jasa penghitungan dari kantor Akuntan publik (KAP),” kata pendiri sekaligus Ketua IAW, Junisab Akbar, Rabu (12/10). Junisab mengatakan, jika merujuk pada UU BPK dan Keuangan Negara, maka peran terdepan untuk menjadi auditor terkait hal di atas menjadi fungsi BPK. “Jika pun karena sesuatu hal proses penghitungan belum dilakukan BPK, maka kebiasaan yang berjalan adalah minimal dilakukan oleh BPKP, kecuali terhadap permintaan penghitungan kerugian negara dari KPK yang bisa tanpa keduanya setelah putusan MK tahun 2012,” ucapnya. Dalam putusan MK yang dimaksud, selain BPK dan BPKP tidak juga disebut secara tegas penggantinya adalah KAP. Jadi, tidak ada penegasan bahwa KAP bisa secara otomatis digunakan jika yang menyidik kerugian negara adalah KPK. Apalagi jika penyidiknya Kejaksaan, tentu tidak bisa lebih semena-mena memakai jasa KAP. “Bersama surat yang kami layangkan, kami hendak bertanya, dapatkah fungsi KAP yang salah satu ukuran profesionalitasnya adalah berbayar itu, bisa menggantikan peran auditor negara?” ujarnya. Jika bisa, mengapa tidak sekaligus saja peran penyidik bisa digantikan oleh profesi hukum swasta lainnya dalam memproses penyidikan sekaligus penuntutan dugaan tindak pidana kerugian negara. Menurutnya, BPK seperti lembaga negara lainnya juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan konstitusi dan aturan perundangan. Penegakan itu juga berguna dalam menegakkan rasa keadilan. Yeremia Sukoyo/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu