Membumikan Empat Pilar melalui peran pengajar

Jakarta ( News) – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memiliki berbagai metode untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan RI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu metode itu adalah menggandeng para guru yang memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan pemahaman kepada para siswa dan orang tua murid. Bertempat di Aula SMPN 16 Kota Bandar Lampung, MPR menyosialisasikan Empat Pilar MPR kepada 300 guru yang terhimpun dalam Persatuan Guru Republik Indonesia di Kota Bandar Lampung, Senin (26/9). Sosok guru bagi Bangsa Indonesia adalah pahlawan tanpa tanda jasa, mengabdi tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan dalam konteks kekinian memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan pemahaman Empat Pilar MPR. Peran strategis itu yang ditangkap MPR sehingga menggandeng elemen guru untuk dilibatkan lebih intens dalam menyebarluaskan pemahaman Empat Pilar kepada siswa dan orang tua murid. “Guru adalah tiang negara karena di tangan bapak ibu guru persemaian generasi muda bangsa diproses,” kata Ketua Badan Pengkajian MPR RI Ahmad Basarah dalam sosialisasi Empat Pilar MPR di SMPN 16 Bandar Lampung. Basarah mengingatkan kegagalan pendidikan dasar oleh guru akan menghasilkan kegagalan calon-calon pemimpin bangsa di masa akan datang. Karena itu, menurut dia, MPR menilai penting untuk terus menjalin kerja sama dengan para guru melalui PGRI karena di tangan guru, fondasi pendidikan kader bangsa diletakkan. Dia mengatakan pendidikan dasar usia dini sampai SMA adalah masa pembentukan karakter, kebangsaan, patriotisme, dan nasionalisme anak-anak. Peran strategis para guru itu yang kemudian diharapkan agar penyampaian sosialisasi tidak berhenti di tempat namun diteruskan kepada anak didik yang notabene sebagai penerus cita-cita proklamasi Indonesia. Pentingnya pemahaman Pancasila Kata Pancasila bagi beberapa kalangan masih diidentikkan dengan era Orde Baru, sebenarnya wajar karena selama 32 tahun, Orba menyosialisasikan melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada zaman Orde Baru, dikenal 36 butir Pancasila yang disosialisasikan melalui metode P4 namun setelah rezim Orde Baru lengser, 36 butir itu ditinggalkan karena dianggap tafsir era Orde Baru. Pandangan itu sebenarnya keliru karena negara dalam hal ini pemerintah Orde Baru menafsirkan Pancasila. “Oleh karena itu, MPR yang sekarang satu-satunya lembaga negara yang mendapat amanah menyosialisasi Empat Pilar tidak ingin menafsirkan Pancasila. Tapi kita kembalikan kepada sejarah terbentuknya Pancasila,” kata Basarah. Basarah menilai, sosialisasi ini penting untuk kembali mengingatkan masyarakat bahwa Pancasila merupakan ideologi yang dibentuk atas dasar kesepakatan para pendiri bangsa. Kesepakatan itu tercapai karena Pancasila diyakini dapat mengatarkan Indonesia mencapai kemakmuran, adil, dan sejahtera. Untuk mengetahui fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa, menurut Basarah, harus diyakini dulu setelah itu baru Pancasila bisa dipelajari bukan hanya sekadar dihapal dan dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Acara sosialisasi Empat Pilar MPR diselenggarakan atas kerja sama antara MPR dan PGRI Kota Bandar Lampung itu, dihadiri antara lain, Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Ahmad Basarah, Ketua Fraksi PKB di MPR Abdul Kadir Karding. Selain itu dihadiri Anggota Fraksi Gerindra MPR Ahmad Muzani, Anggota Fraksi PAN MPR Muhammad Syafrudin, dan Wali Kota Lampung Herman HN, dan Anggota DPRD Provinsi Lampung Eva Dwiana Herman HN. Ketua Fraksi PKB di MPR, Abdul Kadir Karding menjelaskan mengapa Pancasila dimasukkan dalam Empat Pilar MPR, itu masalah teknis, dalam bahasa Indonesia, pilar dalam bahasa Indonesia adalah pokok atau dasar-dasar dan penyangga. Menurut dia, tidak ada maksud untuk mengkerdilkan Pancasila sehingga tidak perlu dipermasalahkan kembali masuknya Pancasila dalam Empat Pilar MPR, namun seharusnya yang lebih penting adalah bagaimana kembali kepada jati diri Bangsa Indonesia. “Kami mendorong, bagaimana Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 kembali menjadi jati diri bangsa,” katanya. Ingatkan Bahaya Liberalisme Ahmad Basarah mengingatkan para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia tentang bahaya liberalisme yang telah membius Bangsa Indonesia. Menurut dia, Bangsa Indonesia terbius liberalisme dan kapitalisme, serta doktrin konsumerisme. Basarah mengatakan beberapa sendi kehidupan masyarakat Indonesia sudah disusupi paham liberalisme, namun hal itu tidak disadari masyarakat. Karena itu politikus PDIP itu mengingatkan bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara. Nilai-nilai dalam pancasila akan mengantarkan masyarakat dalam tujuan bernegara. Selain itu, menurut dia, paham liberalisme juga sudah memasuki ranah politik Indonesia, yaitu dengan sistem demokrasi yang didorong menjadi sangat mahal. Dia mengatakan liberalisme dalam politik itu bisa dilihat dari besarnya ongkos politik ketika ingin menjadi kepala daerah maupun menjadi anggota DPR. Basarah menegaskan, demokrasi Indonesia sudah menjadi industri politik, menjadi kepala daerah dan anggota DPR membutuhkan biaya sangat mahal. Anggota Komisi III DPR itu mengatakan melihat bahaya liberalisme dan kapitalisme itu maka dibutuhkan peran guru untuk memberikan andil dalam membumikan kembali Pancasila. (I028/N002) Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2016

Sumber: AntaraNews